Perjanjian Kerja & Outsourcing

Perjanjian Kerja & Outsourcing

Tanggal

27-28 Februari 2012

30-31 Mei 2012

08-09 Agustus 2012

20-21 November 2012

Jam Pelaksanaan

09.00-17.00 WIB

Tempat : (mentioned in confirmation letter)

• Hotel Grand Flora, Kemang-Jakarta Selatan
• Hotel Sofyan Betawi, Menteng-Jakarta Pusat
• Setiabudi Building II, Kuningan-Jakarta Selatan

Trainer

Sudarsono / Rahmat Burhan / Mujoko

Para Professional dan Praktisi iSDM memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dibidangnya masing-masing. Dengan berbagai jabatan yang pernah dipegang antara lain : Operational Director, Training & People Development Manager, Training Manager, Head of waste water treatment facility, Finance Director, Financial Planning Manager, Sales Manager, HR Direktur, dll. dan pernah bekerja di perusahaan multinasional maupun organisasi internasional seperti Astra International, The National Conservation – US Based NGO, dll) serta lulusan dari universitas terkemuka dari dalam dan luar negeri

Investasi

Rp. 3.500.000,-
termasuk materi hand-out dan CD modul, 2x coffee break, makan siang dan sertifikat

Pengantar

Didalam Undang – undang No. 13 Tahun 2003 dibahas mengenai Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja / buruh. Dan diperkuat lagi terbitnya Undang – undang No. 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang memiliki dampak sangat besar dalam penanganan masalah-masalah perselisihan perburuhan di Indonesia.. Didalam UU kedua tersebut telah diatur beberapa hal mengenai apa saja yang harus tertuang dalam perjanjian kerja, persyaratan dan konsekwensinya. Dimana terbagi kedalam 2 (dua) perbedaan yaitu : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) , Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT), dan Borongan Pekerjaan (Outsourcing)

Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) adalah Hubungan kerja melalui kontrak, baik kontrak langsung maupun melalui pihak ketiga dan Outsourcing adalah hubungan kerja yang sudah lama ada dilingkungan ketenagakerjaan di Indonesia.

Karena PKWT dan Outsourcing merupakan hubungan kerja yang berpotensi konflik dalam bidang ketenagakerjaan, maka Staff di bagian Human Rerources atau bagian Keuangan, perlu mengetahui dengan jelas batasan dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Memahami peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengetahui akibat hukum bilamana terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan, adalah mutlak perlu untuk pekerja yang sehari-hari-nya menangani atau bertanggung jawab atas pelaksanaan PKWT dan pekerja Outsourcing, agar konflik hubungan industial dapat dihindari.

Outline Program:

Dasar Hukum, pengertian serta kewajiban implementasi Perjanjian Kerja
Jenis dan bentuk Perjanjian Kerja
Isi Perjanjian Kerja
Dasar hokum PKWT & PKWTT
Peraturan perundang-undangan Terkait
Akibat Hukum pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perjanjian Kerja
Penggunaan PWT untuk masa percobaan?
Perlukah membayar pesangon untuk pekerja PKWT & PKWTT
Prosedur Pendaftaran Perjanjian Kerja

Pemahaman dan Pengertian Outsourcing
Dasar hukum Outsourcing
Outsourcing dalam Trend Bisnis Global
Outsourcing Perspektif Pengusaha
Jenis-jenis outsourcing dalam prakteknya
Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaan Lain
Kapan dan mengapa status pekerja aoutsourcing menjadi pekerja perusahaan
Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
Perlukan membayar Pesangon untuk pekerja outrsourcing?
Jenis pekerjaan apa yang dapat di outsourced?
Menentukan ‘alur’ kegiatan kerja
Mengapa Serikat Pekerja menuduh outsourcing sebagai “Modern Slavery”
Bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi.tenang pasal-pasal pada UU13/2003 yang mengatur Outsourcing
Bagaimana mengelola Outsourcing dengan baik
Tanya jawab seputar PKWT dan Outsourcing serta masalah-masalah Hubungan Industrial lainnya.